Dewasa Berdasarkan Hukum Indonesia

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia: orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa, sedangkan Kedewasaan dapat didefinisikan dari aspek biologi, hukum, karakter pribadi, atau status sosial. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa (lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum). 

Kedewasaan secara hukum dapat diartikan kecakapan seseorang dihadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum. Kedewasaan ditandai dengan suatu batas usia. Di Indonesia, kecakapan seseorang dihadapan hukum telah ditentukan dalam suatu Undang-undang.

Problemnya adalah, Indonesia memiliki banyak Undang-undang yang mengatur perihal kedewasaan seseorang, sehingga patut dipertanyakan, dalam hal kapan seseorang dianggap telah dewasa dihadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum, terutama dalam melakukan suatu perbuatan perdata.

Sekarang mari kita lihat kekayaan dan heterogenitas Undang-undang kita yang mengatur mengenai usia kedewasaan seseorang di hadapan Hukum, diantaranya adalah:

1. Ps. 330 KUHPerdata, berusia 21th atau sudah menikah;

2. Ps. 145 (1) No. 3 HIR, untuk saksi sudah berusia 15th;

3. Ps. 47 (1) UU No. 1 /1974 tentang Perkawinan, usia 18th ;

4. Ps. 1 (2) UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak: belum berumur 21th dan belum pernah kawin;

5. Ps. 1 (1) UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, 18th ;

6. Ps.1 (26) UU 13/2003, anak-anak adalah sebelum berusia 18th;

7. Ps.7 UU 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Hak Memilih adalah telah berusia 17th ;

8. Ps. 39 dan 40 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris, 18th untuk penghadap dan 18th untuk saksi;

9. Ps. 63 (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, 17th atau sudah kawin;

10. Ps.14(1) UU 2/2008 tentang Partai Politik, anggota partai politik telah berumur 17th ;

11. Ps. 19 (1) UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 17th atau sudah kawin. 

Dari uraian di atas, terlihat bagaimana "kayanya" Indonesia dengan batas usia dewasanya, sehingga wajar apabila timbul pertanyaan, kapan seseorang dianggap dewasa dihadapan hukum sehingga dapat melakukan tindakan hukum?

Menurut pendapat penulis, dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang tersebut bahwa syarat batas usia sebagai penghadap dan saksi di hadapan Notaris adalah umur 18 tahun, maka sebaiknya kedewasaan dihadapan hukum adalah 18 Tahun.

Kukuh K. Hadiwidjojo