Home / Berita & Artikel / Aturan Baru: Produk Asuransi Wajib Rekomendasi Komite

Aturan Baru: Produk Asuransi Wajib Rekomendasi Komite

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/aturan-baru-produk-asuransi-wajib-rekomendasi-komite

 

Posted | 03 Januari 2012

 

JAKARTA: Biro Perasuransian Bapepam-LK menerbitkan rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

 

Berdasarkan pengumuman yang dipublikasikan di situs Bapepam-LK, rancangan aturan tersebut akan menggantikan KMK No.422/KMK/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan KMK No.426/KMK/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

 

Latar belakang perumusan rancangan aturan adalah semakin beragam dan kompleksnya produk asuransi dan pemasarannya. Hal ini dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi maupun pemegang polis atau tertanggung.

 

Selain itu, aturan bertujuan agar pengelolaan risiko produk asuransi dan pemasarannya berjalan dengan baik sehingga penerapan tata kelola yang baik (good governance), manajemen risiko yang memadai, dan praktik-praktik asuransi yang sehat pada perusahaan asuransi dan pemberdayaan pemegang polis atau tertanggung perlu ditingkatkan.

 

Hal yang mencolok pada rancangan aturan ini adalah perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum wajib memiliki Komite Pengarah Pengembangan Produk Asuransi, yakni pihak yang bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada direksi terkait dengan produk asuransi yang dipasarkan. 

 

Komite ini bisa beranggotakan direktur yang membawahkan unit kerja atau fungsi pengembangan produk, aktuaris perusahaan, tenaga ahli asuransi, ahli investasi untuk perusahaan asuransi jiwa atau pejabat satu tingkat di bawah direksi yang bertanggung jawab dalam bidang investasi untuk perusahaan asuransi umum, dan pejabat satu tingkat di bawah direksi yang bertanggungjawab dalam bidang underwriting, pemasaran, hukum, dan teknologi informasi.

 

Setiap produk asuransi yang akan dipasarkan wajib memperoleh  rekomendasi Komite Pengarah Pengembangan Produk Asuransi. (EDW)